Sudah Saatnya Kurikulum Anti-Korupsi Masuk Perguruan Tinggi

Oleh:Vauzan aryoga adhani (Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pamulang)

Korupsi bukan hanya soal hukum, tapi juga soal karakter. Dan karakter tidak terbentuk seketika—ia lahir melalui proses panjang yang harus dimulai sejak dini. Maka wajar jika kita bertanya: mengapa hingga kini pendidikan tinggi belum secara serius memasukkan kurikulum anti-korupsi sebagai bagian penting dari sistem pembelajaran? Indonesia yang tengah berjuang lepas dari jeratan korupsi sistemik memerlukan generasi baru yang tidak hanya cerdas, tapi juga berintegritas tinggi. Pendidikan tinggi harus menjadi ruang strategis dalam membentuk budaya antikorupsi, bukan sekadar pusat akademik yang mengejar IPK dan gelar.

Kurikulum Bukan Sekadar Tambahan, Tapi Kebutuhan

Mata kuliah antikorupsi selama ini kerap dianggap sebagai pelengkap atau materi seminar tahunan belaka. Padahal, idealnya ia menjadi bagian dari pendidikan karakter yang holistik dan terintegrasi di seluruh program studi. Misalnya, di jurusan hukum, pembahasan tentang integritas bisa ditanamkan melalui kajian etika profesi dan studi kasus pelanggaran hukum akibat korupsi. Di teknik sipil, dapat dimasukkan materi transparansi proyek dan pengawasan pembangunan. Sementara di sistem informasi, mahasiswa bisa dilibatkan dalam proyek pengembangan sistem pengawasan digital berbasis keterbukaan data.

Lulusan Pintar Tanpa Etika Adalah Ancaman

Indonesia tidak kekurangan orang pintar—tetapi sering kali, mereka yang terlibat korupsi justru berasal dari lulusan universitas ternama. Ini menunjukkan bahwa kepintaran teknis tidak menjamin integritas moral. Tanpa pendidikan karakter yang terstruktur dan sistematis, lulusan hanya akan menjadi bagian dari mata rantai korupsi, bukannya menjadi pemutusnya.

Peran Kampus sebagai Pelopor Gerakan Sosial

Perguruan tinggi bukan hanya tempat belajar teori, melainkan ruang sosial tempat mahasiswa membentuk sikap, ideologi, dan prinsip hidup. Jika kampus gagal menjadikan anti-korupsi sebagai bagian dari identitasnya, maka generasi muda akan terus menganggap korupsi sebagai hal yang bisa ditoleransi. Saatnya kampus bergerak menjadi pelopor gerakan integritas nasional, dimulai dari penyusunan kurikulum yang bukan hanya teoritis, tapi juga aplikatif dan relevan dengan kondisi lapangan.

Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk membentuk insan intelektual yang jujur, bukan hanya sekadar lulusan dengan IPK tinggi. Kurikulum anti-korupsi harus hadir bukan sebagai wacana elit, tetapi menjadi bagian konkret dari pembelajaran, kegiatan mahasiswa, dan kultur kampus. Sebab, pemberantasan korupsi tidak dimulai dari ruang sidang pengadilan, tapi dari ruang kelas dan ruang diskusi tempat generasi penerus bangsa dibentuk.