Presiden Dorong Transparansi Data Investasi Nasional kepada Publik
Presiden Prabowo memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu, 14 Juni 2026. Foto: BPMI Setpres/Istimewa
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka berbagai data dan fakta terkait perkembangan investasi nasional yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di kawasan Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa laporan tersebut memuat berbagai data yang menunjukkan tingginya minat investor global terhadap Indonesia.
Menurutnya, kepercayaan tersebut tercermin dari masuknya investasi ke sejumlah sektor strategis nasional serta meningkatnya ketertarikan pelaku usaha internasional terhadap peluang ekonomi di Indonesia.
“Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data yang menggambarkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat investasi di berbagai sektor strategis,” ujar Teddy.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden meminta agar informasi mengenai perkembangan investasi nasional disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dan berbasis data.
Pemerintah menilai transparansi informasi penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi investasi serta prospek perekonomian Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Rosan Roeslani dijadwalkan memaparkan data tersebut kepada publik pada Senin (15/6/2026) di Istana Merdeka.
Pertemuan di Kertanegara juga dihadiri sejumlah pejabat kabinet, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.
Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus memperkuat optimisme terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
